Oleh: Rolan Pramudiansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum UNJA
Kasus Rempang, yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, merupakan contoh jelas dari bagaimana hukum seringkali tunduk pada tekanan politik dan kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, mari kita telaah kasus ini dari perspektif filsafat hukum untuk memahami bagaimana keadilan dan etika hukum telah dilecehkan.
Dalam filsafat hukum, hukum dianggap sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan moral. Namun, dalam kasus Rempang, tampaknya keadilan telah dikhianati demi keuntungan finansial dan kepentingan politik. Pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum dan pelindung kepentingan publik justru terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.
Pertama-tama, kita perlu menyoroti bagaimana kebijakan hukum dan peraturan diberlakukan dengan sangat selektif dalam kasus ini. Ada tanda-tanda jelas bahwa beberapa pihak memiliki akses khusus ke pemerintah, yang memungkinkan mereka mengabaikan hukum yang berlaku. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di bawah hukum, yang merupakan salah satu pijakan utama sistem hukum yang adil.
Selanjutnya, dari perspektif etika hukum, kasus Rempang memunculkan pertanyaan tentang integritas dan moralitas pemerintah. Apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau hanya melindungi keuntungan pribadi? Ini menggugah pertanyaan tentang tanggung jawab moral para pembuat kebijakan terhadap masyarakat yang mereka layani.
Tidak hanya itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengambilan keputusan hukum. Bagaimana masyarakat dapat memercayai sistem hukum jika keputusan-keputusan krusial diambil di balik pintu tertutup, tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai?
Dari sudut pandang filsafat hukum, kasus Rempang adalah contoh nyata dari kerentanan sistem hukum terhadap korupsi, nepotisme, dan manipulasi politik. Ini juga menggambarkan bagaimana hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu, sementara keadilan dan kepentingan umum diabaikan.
Mahasiswa harus bersikap kritis terhadap kasus seperti ini dan menuntut akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Hukum harus mampu melindungi semua orang, tidak hanya mereka yang memiliki kekayaan atau hubungan politik yang kuat. Kasus Rempang adalah pengingat yang mengerikan tentang perlunya reformasi hukum yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam sistem hukum kita.
Dalam menjawab tantangan seperti kasus Rempang memerlukan tindakan kolektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa keadilan dan etika hukum dihormati:
1. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus lebih terbuka dalam pengambilan keputusan hukum. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan, kontrak, dan keputusan penting harus tersedia untuk umum. Ada juga kebutuhan untuk mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam tindakan mereka.
2. Reformasi Hukum: Kasus seperti Rempang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum. Peraturan yang tidak cukup jelas atau rentan terhadap penyalahgunaan harus direvisi. Hukum yang lebih ketat dan efisien harus diterapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
3. Partisipasi Publik: Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, konsultasi publik, atau melalui wakil yang terpilih. Keputusan hukum yang memengaruhi masyarakat secara langsung harus memperhitungkan suara mereka.
4. Pendidikan Hukum dan Kesadaran: Kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara kerja sistem hukum juga penting. Pendidikan hukum yang lebih luas dan aksesibilitas informasi hukum dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka.
5. Penegakan Hukum yang Independen: Penting untuk memastikan independensi sistem peradilan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pengaruh politik atau ekonomi yang merusak integritas hukum.
Kasus Rempang harus dianggap sebagai pemberitahuan keras bagi masyarakat tentang perlunya mengawasi dan menegakkan nilai-nilai etika dalam sistem hukum. Hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, bukan alat untuk menguntungkan segelintir orang atau kelompok. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil makmur, bermoral, dan berdasarkan hukum yang kuat.
