Jakarta – Pembelian LPG 3 kg di 2023 akan diatur. Masyarakat yang akan membeli LPG 3 kg diharuskan membawa KTP. Tujuan kebijakan ini agar penyaluran LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Lantas, bagaimana cara beli LPG 3 kg pakai KTP?
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pembeli cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan LPG 3 kg. Jika data tidak ada, maka akan dilakukan pembaharuan data. Dia menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembatasan.
“Pembeli cukup menunjukkan KTP-nya kita akan lihat, kita masukkan datanya, kalau masuk sesuai dengan P3KE itu data, ia beli, silakan, nggak ada masalah. Kalau nggak ada, kita akan update gitu, sehingga tidak ada pembatasan, saat ini juga tidak ada,” katanya, dikutip Sabtu (24/12/2022).
Sebagai informasi, uji coba ini akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Menurut Irto, saat ini progresnya masih dalam tahap pencocokan data antara data pembeli dan P3KE.
Saat ini telah dilakukan uji coba di 5 kecamatan di beberapa kota. Kelimanya antara lain kecamatan di Tangerang, Semarang, Batam dan Mataram di mana uji coba ini berlangsung untuk pembelian di pangkalan resmi Pertamina. Dari uji coba tersebut diketahui, rata-rata sebagian besar masyarakat membeli 1 hingga 4 tabung LPG 3 kg per bulan.
“Kita kan uji coba sekarang nih 5 kecamatan kita akan roll out dulu ke daerah lain, nanti kita akan evaluasi jangan langsung lah, nanti masyarakat juga bingung,” ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran LPG 3 kg tahun depan. Rencana kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.
Penyaluran LPG 3 kg akan dilakukan menjadi subsidi berbasis orang dan juga akan dikombinasikan dengan program bantuan sosial (bansos)
“Menjadi subsidi berbasis orang yang disinergikan dengan program bansos lainnya. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur,” dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.
(Detik)
