NuansaJambi – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohd Rendra Ramadhan Usman, mendorong pemerintah provinsi untuk mengupayakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Rendra menekankan bahwa meskipun kewenangan PSN berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus mengambil inisiatif lebih kuat untuk “menjemput bola”. Ia juga mengingatkan bahwa Gubernur Jambi yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai partai pengusung Presiden, memiliki peluang lebih besar untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Harus ada yang jemput bola. Partai bapak gubernur kita (PAN) adalah partai pengusung bapak Presiden. Semoga bapak gubernur dapat segera berkoordinasi ke pemerintah pusat,” ujar Rendra usai menghadiri rapat paripurna pelantikan Samsul Riduan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kamis (13/3/2025).
Rendra menyoroti besarnya potensi ekonomi Jambi yang masih bergantung pada daerah lain dalam proses ekspor. Ia mencontohkan luas perkebunan sawit Jambi yang mencapai 1,1 juta hektar, namun ekspor crude palm oil (CPO) masih harus melalui Pelabuhan Dumai di Riau. Hal ini berdampak negatif terhadap harga tandan buah segar sawit bagi petani setempat.
Selain itu, sejumlah komoditas unggulan seperti udang ketak dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, pinang betara yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, serta kopi dan kayu manis dari Kerinci, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat, masih harus diekspor melalui pelabuhan di luar Jambi, seperti Teluk Bayur di Sumatera Barat dan Belawan di Sumatera Utara.
Putra dari Usman Ermulan ini berpendapat bahwa jika Jambi dapat mengekspor langsung melalui pelabuhan sendiri, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat signifikan.
“Alangkah naifnya jika Jambi hanya menonton barang-barangnya transit ke daerah lain sebelum diekspor. Seharusnya Jambi bisa, mengingat letak geografisnya yang strategis, dekat dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” tegasnya.
Rendra juga menyayangkan bahwa pada tahun 2025, Provinsi Jambi tidak mendapatkan alokasi PSN dari pemerintah pusat. Menurutnya, Jambi sebagai bagian integral dari Indonesia seharusnya mendapatkan porsi pembangunan yang adil. “Jambi bagian dari negara Indonesia!” pungkasnya.
