Jambi – Beredar berita bahwa DR. Noviardi salah seorang fungsionaris DPD Gerindra Jambi melakukan pelanggaran berat, ketika berita tersebut di konfirmasi ke DPP, sumber DPP mengatakan DPP Gerindra belum ada informasi mengenai berita tersebut, dan tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut, karena kita sedang sibuk dengan penyusunan fraksi dan AKD di senayan dan pelaksanaan pelantikan Bpk. Prabowo tanggal 20 Okteber yang akan datang.
“Coba cari info di Jambi saja, di Jakarta gak ada info itu..!” lanjut si sumber tersebut, sambil berlalu.
Redaksi kemudian mencoba menggali informasi lebih dalam dari beberapa sumber di jambi. Salahsatu sumber dari beberapa sumber yang dihubungi mencoba mengurai beberapa masalah yang ada, terkait soal rekomendasi pilkada dan rekomendasi untuk pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota di Propinsi Jambi.
Disinyalir ada pertarungan internal yang tajam di DPD Gerindra Jambi, Rekomendasi yang dikeluarkan SAH sebagai pimpinan DPD Gerindra Jambi untuk Pilkada dan untuk pimpinan dewan diketahui tak banyak yang lolos, rekomendasi untuk pilkada hampir semuanya gagal, sementara untuk pimpinan dewan kabupaten/kota hanya satu yang lolos yakni untuk kota jambi. Hal ini mungkin membuat SAH berang, tetapi SAH tidak tahu siapa yang harus dia salahkan, SAH juga tidak tahu siapa yang menghadang rekomendasi yang dia keluarkan. “Mungkin ada invisble hand yang membantu orang-orang terpilih itu sebagai pimpinan dewan tersebut” kata sumber itu lagi.
Kemudian Soal rekomendasi untuk pilkada Gubernur, diduga ada oknum Gerindra Jambi yang dikabarkan wan prestasi pada salah satu calon kandidat gubernur, soal ini diduga menyangkut uang ketuk pintu yang katanya hampir menyentuh 2 miliar rupiah, karena gagal mendapatkan rekomendasi, sampai saat ini oknum tersebut belum mengembalikan uang itu kepada ybs, oknum itu dikenal sebagai terpidana kasus korupsi “ketuk palu APBD Jambi” yang kala itu menjabat di DPRD Propinsi jambi.
Perlu di ketahui, bahwa di kabupaten Kerinci, SAH mendukung Irwandri dan membawa nama tersebut untuk direkomendasi oleh DPP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, tetapi DPP berkehendak lain, DPP kemudian mengeluarkan SK nomor 09-0342/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 yang memutuskan Andespa Kendora sebagai ketua DPRD Kabupaten Kerinci periode 2024 – 2029, sementara Irwandri SE sebagai Ketua Fraksi. Tetapi Irwandri sebagai ketua DPC Gerindra Kerinci menolak keputusan itu dan menolak untuk membuat surat pengantar kepada sekretariat dewan untuk memproses SK DPP tersebut. Sebagai akibatnya jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menjadi “status quo”, artinya ketua DPRD yang difinitif hingga saat ini belum ditetapkan.
Ketika Irwandri hendak di konfirmasi ybs tidak ada ditempat, nomor kontak yang lama sudah tidak berfungsi, Irwandri tidak ada di Kabupaten Kerinci, dia menghilang setelah mendapat surat permintaan keterangan yang dilayangkan oleh POLRES Kabupaten Kerinci, diduga banyak kasus korupsi yang menjerat beliau. Dikabarkan dia saat ini berada di Jakarta bersama Ketua DPD Gerindra Jambi. (*)
