JAMBI – Persoalan pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) memasuki ranah hukum perdata. Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu (YPJB) melalui kuasa hukumnya, Robi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi.
Perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 160. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober 2026.
Kuasa hukum YPJB, Robi, mengatakan gugatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai upaya merebut pengelolaan Unbari ataupun sekadar mencari pihak yang benar dan salah.
Menurutnya, langkah hukum ditempuh untuk menguji kepastian hukum, khususnya terkait legal standing pihak yang saat ini mengelola Unbari.
“Kami bukan semata-mata untuk merebut ataupun mencari benar dan salah. Kami ingin menegakkan sesuatu yang hak, artinya kepastian hukum atau legal standing. Siapa sebenarnya yang berhak atas pengelolaan Unbari, badan pengelolanya, itu yang terpenting,” ujar Robi.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari adanya sengketa antara Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 2010 dengan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi.
Robi menegaskan, YPJB tidak menjadi pihak yang sejak awal berseteru dengan kedua yayasan tersebut. Namun, kondisi yang terjadi di Unbari mendorong pihaknya mengambil langkah hukum.
Persoalkan Keabsahan Yayasan
Salah satu pokok gugatan yang diajukan YPJB adalah mengenai keabsahan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 2010.
Robi menyebut YPJB merupakan yayasan penyesuaian dari Yayasan Pendidikan Jambi yang berdiri sejak 1977.
Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan yang diperoleh dalam rapat koordinasi sejumlah kementerian di Jakarta, Yayasan Pendidikan Jambi yang berdiri pada 1977 dan yayasan yang didirikan pada 2010 disebut sebagai dua entitas berbeda.
“Yayasan yang didirikan di luar Yayasan Pendidikan Jambi 1977 itu hasilnya merupakan entitas yang berbeda,” katanya.
Atas dasar itu, YPJB ingin menguji di pengadilan mengenai legal standing masing-masing pihak dalam pengelolaan Unbari.
Robi mengatakan, berdasarkan penelusuran pihaknya, Unbari telah dikelola selama sekitar 16 tahun oleh Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 2010.
“Walaupun namanya sama, memang Yayasan Pendidikan Jambi, tetapi lahirnya 2010. Itu yang pertama ingin kami uji,” ujarnya.
Soroti Aset Unbari
Selain legal standing, YPJB juga menyoroti persoalan aset Unbari yang menurut Robi disebut telah diagunkan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Ia menyebut nilai kredit yang berkaitan dengan agunan tersebut sekitar Rp15 miliar.
Menurut Robi, persoalan itu perlu diuji karena menyangkut keberadaan aset yang berkaitan dengan lembaga pendidikan.
“Ini sangat miris. Artinya Unbari terancam. Kalau sudah macet, ancamannya sita dan lelang. Itu yang kami khawatirkan,” katanya.
Robi menegaskan, pihaknya akan meminta pengadilan menguji keabsahan pengagunan aset tersebut.
“Kami akan uji benar atau tidak aset Unbari diagunkan ke BSI,” ujarnya.
Delapan Dosen Disebut Diberhentikan
Persoalan lain yang turut disoroti dalam gugatan adalah pemberhentian delapan dosen Unbari.
Robi mempertanyakan dasar serta kewenangan dalam proses pemberhentian tersebut. Ia menyebut salah satu dosen yang diberhentikan hadir dalam kesempatan itu.
Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu diuji melalui proses hukum, termasuk mengenai kewenangan pihak yang melakukan pengambilan keputusan.
“Yang kami ingin uji juga adalah delapan dosen di-PTDH. Entah apa alasannya. Apakah mereka melakukan tindakan di luar kewenangan, itu yang akan kami uji,” katanya.
Sejumlah Pihak Masuk Gugatan
Dalam perkara tersebut, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 2010 disebut sebagai tergugat pertama. Rektor Unbari menjadi tergugat kedua.
Sementara sejumlah pihak lainnya ditempatkan sebagai turut tergugat, di antaranya Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, LLDIKTI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, BSI, BPN, serta pihak notaris yang berkaitan dengan akta yayasan.
Robi menjelaskan, notaris yang menerbitkan akta pada 2010 telah meninggal dunia. Karena itu, pihak yang memegang protokol notaris turut dicantumkan dalam perkara.
Minta Aktivitas Kampus Tetap Berjalan
Di tengah proses hukum yang berjalan, Robi meminta aktivitas akademik di Unbari tidak terganggu.
Ia menegaskan bahwa Unbari merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kepentingan publik bagi masyarakat Jambi.
“Unbari adalah lembaga pendidikan publik milik masyarakat Jambi. Tidak disandarkan pada salah satu keluarga. Karena memang didirikan oleh tokoh-tokoh Jambi waktu itu,” katanya.
Karena itu, ia meminta kegiatan akademik dan tridarma perguruan tinggi tetap berjalan seperti biasa selama proses hukum berlangsung.
“Kami minta agar perjalanan kampus, tridarma perguruan tinggi dan akademiknya tetap dijalankan,” ujar Robi.
Ia menambahkan, pihaknya akan menyerahkan persoalan legal standing, pengelolaan aset, serta kewenangan masing-masing pihak kepada proses pembuktian di pengadilan.
Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober 2026 di PN Jambi. (Red/NJ)
