JAMBI – 8 Juli 2026 – Langkah tegas dan terpadu demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi resmi dicanangkan hari ini. Pemerintah dan unsur keamanan daerah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Geng Motor yang berlangsung khidmat di Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu sore.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H., dan dihadiri secara resmi oleh Gubernur Jambi, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, para Bupati dan Wali Kota se‑Provinsi Jambi, kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta berbagai elemen undangan lainnya. Dari Kabupaten Batang Hari, turut hadir langsung Bupati Mhd. Fadhil Arief guna menyamakan langkah dan kebijakan penanganan masalah keamanan yang menjadi perhatian publik luas.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan berorientasi pada solusi, rapat ini menjadi bukti nyata kekuatan sinergi lintas instansi dan lintas kabupaten/kota. Fenomena kelompok geng motor yang kerap mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan jalan raya, hingga meresahkan warga, kini ditangani secara komprehensif—tidak hanya melalui pendekatan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan, pembinaan pemuda, serta penguatan peran masyarakat.
Kapolda Jambi menegaskan bahwa penanganan masalah ini menjadi prioritas utama. “Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri‑sendiri; diperlukan kolaborasi erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa agar Jambi benar‑benar bebas dari gangguan yang merugikan,” ujarnya dalam arahan pembukaan rapat.
Kehadiran Bupati Batang Hari beserta para pemimpin daerah lainnya menegaskan komitmen penuh pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan yang selaras, memperketat pengawasan di wilayah masing‑masing, serta memperkuat program pembinaan dan kegiatan positif bagi generasi muda agar terhindar dari perilaku menyimpang.
Rakor ini menjadi tonggak penting dalam menyusun rencana kerja terpadu: mulai dari peningkatan patroli keamanan, penegakan aturan lalu lintas yang tegas namun berkeadilan, hingga penguatan fungsi sosial dan pendidikan pemuda di seluruh pelosok Provinsi Jambi. Semuanya berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi hak dan kesejahteraan masyarakat luas.
(Arif)
