JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., resmi mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi yang baru. Zulherizal hadir menggantikan pejabat sebelumnya, Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa (23/6/2026). Agenda ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP. Kerja sama ini krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Seluruh keuangan yang masuk ke Jambi adalah tugas kita bersama untuk mengawalnya,” tegas Al Haris.
Al Haris menilai peran BPKP saat ini sudah bergeser ke arah yang lebih strategis. Lembaga ini tidak lagi sekadar menjalankan fungsi audit di akhir program, melainkan bertindak sebagai mitra preventif yang menyediakan kajian, analisis, dan rekomendasi sebelum sebuah kebijakan daerah dieksekusi.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jambi selama ini rutin meminta masukan dan membedah regulasi bersama BPKP untuk meminimalkan risiko hukum sebelum mengambil keputusan-keputusan krusial.
“Kajian dan rekomendasi dari BPKP menjadi bahan penting bagi saya dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya minta seluruh bupati dan wali kota di Jambi jangan ragu meminta pendampingan BPKP jika menghadapi keraguan dalam kebijakan strategis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Al Haris mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk merespons cepat setiap adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran. Langkah mitigasi sejak dini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah kerugian negara membengkak.
Ia bahkan menginstruksikan BPKP Jambi untuk proaktif bergerak melakukan audit investigasi cepat jika menangkap adanya keluhan atau informasi yang berkembang di tengah masyarakat maupun pemberitaan media massa.
“Kita harus cepat mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan agar tidak banyak kerugiannya. Silakan lakukan audit cepat apabila ada informasi dari media, supaya masalahnya bisa segera dibenahi,” kata Al Haris.
Menutup sambutannya, Al Haris optimistis bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel akan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan Jambi tetap berjalan optimal, meskipun situasi ekonomi global saat ini masih penuh dengan tantangan.
