Jambi – Realisasi program perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kota Jambi mencatatkan tren positif. Sepanjang periode Februari 2025 hingga Juni 2026, Pemerintah Kota Jambi mengonfirmasi telah menggelontorkan dana jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp 3,46 miliar yang disalurkan langsung kepada 76 penerima manfaat.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat mengevaluasi kinerja program prioritas Kartu Bahagia dalam rapat teknis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Aula Bapperida, Rabu (10/6/2026).
”Ini menjadi bukti nyata dan program berjalan efektif bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Maulana di lokasi rapat.
Melihat tingginya efektivitas perlindungan sosial tersebut, Pemkot Jambi memutuskan memperluas kuota anggaran pada tahun 2026 untuk memfasilitasi 15.740 warga kelompok pekerja rentan. Kuota jaminan gratis ini meningkat signifikan dari tahun 2025 yang hanya berjumlah 7.080 pekerja rentan terfasilitasi.
Maulana menjabarkan, perluasan perlindungan ini diprioritaskan bagi ekosistem pekerja informal berisiko tinggi seperti Ketua dan Sekretaris RT, Petugas OPBM, petugas rumah ibadah, Pekerja Harian Lepas (PHL), hingga petugas keagamaan.
”Program perlindungan pekerja rentan ini merupakan bagian dari kebijakan Kartu Bahagia yang menjadi salah satu program prioritas Pemkot Jambi. Pada tahun 2026, sebanyak 3.996 pekerja rentan kembali difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan,” urai Maulana.
Skema perlindungan ini bersifat menyeluruh (full coverage). Pemerintah daerah mengambil alih seluruh beban iuran wajib agar para pekerja informal mendapatkan hak proteksi medis yang layak tanpa biaya sepeser pun.
”Kalau terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan dijamin sampai sembuh. Jika meninggal dunia, ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta,” kata Maulana menambahkan.
Rapat evaluasi teknis ini turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Alvian beserta jajaran kesekretariatan, jajaran Kepala Perangkat Daerah, serta para Lurah se-Kota Jambi guna memperketat pengawasan akurasi data kemiskinan dan ketenagakerjaan daerah.
