JAMBI – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemkab Tanjabtim) kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, hari ini.
Meski mencetak prestasi yang membanggakan, Bupati Dillah mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak terlena dengan euforia penghargaan tersebut. Baginya, mempertahankan predikat WTP bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat.
“Opini WTP yang kedelapan ini tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian ini harus menjadi cambuk keras bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengelolaan anggaran ke depan jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati Dillah usai menerima penghargaan.
WTP sebagai Standar Kepatuhan, Bukan Garis Finish
Lebih lanjut, Bupati Dillah memberikan catatan edukatif bagi para pengguna anggaran di lingkungan Pemkab Tanjabtim. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. Pemahaman mendalam terhadap aturan keuangan bukan sekadar untuk menghindari temuan hukum, melainkan bentuk profesionalisme birokrasi.
“Setiap kepala OPD, pejabat pembuat komitmen, hingga bendahara harus menjadikan regulasi sebagai panduan utama, bukan pembatas kreativitas. Ketaatan pada aturan hukum adalah benteng kita dalam menjaga amanah rakyat,” ujarnya mengingatkan.
Selain ketaatan aturan, prinsip efisiensi anggaran juga menjadi sorotan utama. Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, setiap rupiah yang dibelanjakan wajib menganut asas manfaat yang tinggi (value for money). Pengelola anggaran diminta jeli memilah antara program yang bersifat “keinginan” dengan program yang benar-benar menjadi “kebutuhan” mendasar masyarakat.
“Efisiensi itu bukan berarti tidak membelanjakan uang, melainkan memastikan bahwa tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia untuk program seremonial tanpa dampak. Kita harus hemat, tepat sasaran, dan mengedepankan skala prioritas,” tambah Dillah.
Menuju Pembangunan Merata dan Kesejahteraan Rakyat
Dillah menekankan bahwa predikat dari BPK ini barulah fondasi dasar. Indikator keberhasilan anggaran yang sesungguhnya adalah ketika dana daerah tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya secara konkret oleh masyarakat luas melalui program pembangunan yang nyata.
“Yang paling penting dan utama, setiap rupiah dalam APBD harus berorientasi pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Tanjung Jabung Timur. Anggaran harus bergerak efektif untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan diterimanya opini WTP ke-8 ini, Pemkab Tanjabtim dinilai berhasil menunjukkan konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kini, tantangan edukatif selanjutnya ada pada seluruh aparatur untuk mentransformasikan kepatuhan administratif tersebut menjadi lompatan kesejahteraan yang nyata di lapangan. (*)
