BATANG HARI – Suara masyarakat Desa Sungai Buluh, Kabupaten Batang Hari, kembali bergema lantang di pusat pemerintahan kabupaten. Rabu, 20 Mei 2026, ratusan warga dan tenaga kerja yang bersatu dalam gerakan Aksi Peduli Desa Sungai Buluh menggelar unjuk rasa damai di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari.
Mengusung semangat perjuangan keadilan dan pemenuhan hak, massa aksi ini dipimpin langsung oleh jajaran ketua dari berbagai elemen organisasi masyarakat dan pemuda,
-Deky Lukyana Saputra, S.E. (Ketua Aliansi Masyarakat Desa Sungai Buluh)
-Boy Marsukun S, S.E. (Ketua PLK.SP.J BMJ),
-Salim Salikin, S.E. (Ketua HMI), serta
-Septia Arya Herdika (Ketua GMNI).
Kehadiran ribuan aspirasi yang disatukan ini langsung disambut hangat dan diterima secara resmi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Ali, S.E. Ia hadir mewakili seluruh pimpinan serta anggota dewan yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dinas di luar daerah. Kendati pimpinan lembaga tidak berada di tempat, pintu legislatif tetap terbuka lebar, membuktikan komitmen DPRD untuk selalu hadir mendengar suara rakyat.
Berbeda dengan dinamika yang sempat terjadi di titik pemerintahan lain yang sempat diwarnai penantian panjang, di kompleks DPRD Batang Hari suasana terasa jauh lebih cair, hangat, dan penuh rasa saling menghargai sejak langkah awal massa tiba. Peserta aksi berbaris tertib, membawa spanduk dan tulisan aspirasi, namun sangat disiplin menjaga ketertiban umum dan keamanan lingkungan. Tidak ada insiden atau ketegangan berarti; sebaliknya, aksi ini segera bertransformasi menjadi ruang dialog terbuka yang sangat konstruktif antara perwakilan warga dengan pihak sekretariat dewan.
Dalam pertemuan akrab tersebut, M. Ali menegaskan bahwa keberadaan wakil rakyat sejatinya tidak terhalang oleh keberadaan fisik pimpinan saat itu juga. Lembaga legislatif tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap aspirasi yang disampaikan warga. Ia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh koordinator dan peserta aksi yang mampu menyampaikan pendapat dengan cara elegan, damai, dan tetap menjunjung tinggi norma kesopanan serta tata krama bernegara.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cerdas dan dewasa dari warga Desa Sungai Buluh di bawah koordinasi para pemimpinnya, yang memilih jalur damai dan tertib dalam menyampaikan hak mereka. Ini adalah bukti nyata kedewasaan berdemokrasi di daerah kita. Meskipun pimpinan dan rekan-rekan anggota dewan sedang bertugas mewakili daerah ke luar kota, saya di sini hadir mewakili lembaga untuk mendengarkan, menampung, dan menjamin bahwa seluruh poin yang disampaikan hari ini akan kami catat rapi, kami amankan, dan segera kami sampaikan kembali kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada,” ujar M. Ali di hadapan massa, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dan apresiasi peserta aksi.
Dalam dialog yang berjalan sangat lancar dan mendalam tersebut, di pimpin oleh boy Marsukun S, S.E Ketua: PLK.SP.J BMJ Aksi besar ini. Poin utama berpusat pada persoalan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka, khususnya menyasar kinerja PT JDR.
Secara rinci, delapan poin tuntutan tegas yang disodorkan dan telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat antara lain:
1. Perbaikan jadwal jam kerja sesuai aturan 7–8 jam per hari.
2. PT. JDR harus membuktikan kesalahan pekerja sebelum melakukan pemotongan gaji. Jika tidak terbukti, gaji yang dipotong sejak awal bekerja wajib dikembalikan, termasuk bagi pekerja yang sudah tidak bekerja lagi.
3. Memberikan sanksi tegas (pemecatan) kepada pihak yang terlibat dalam pemotongan gaji tanpa dasar.
4. Memberikan sanksi tegas terhadap vendor/outsourcing yang menolak atau menyimpang dari hak pekerja.
5. Transparansi informasi jumlah pekerja lokal/karyawan.
6. Mengutamakan masyarakat Desa Sungai Buluh untuk bekerja di PT. JDR di luar vendor dan mitra.
7. Mengganti vendor/outsourcing yang terbukti menyelewengkan hak pekerja.
8. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tuntutan tidak dipenuhi, maka operasional gudang PT. JDR Desa Sungai Buluh diminta dihentikan hingga masalah selesai
Pihak sekretariat dewan mencatat seluruh poin tersebut secara rinci dan berjanji akan menjadikannya materi prioritas utama dalam rapat internal segera setelah pimpinan dan anggota dewan kembali ke daerah. M. Ali juga memastikan bahwa DPRD akan berdiri tegap sebagai jembatan penghubung yang tegas dan netral, mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan maupun pemerintah kabupaten, guna mencari formula solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak namun tetap berpihak pada keadilan dan hukum yang berlaku.
Kami sangat memahami kekhawatiran dan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Tugas kami adalah memastikan aturan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kami tidak akan menutup mata atau telinga terhadap persoalan ini, dan kami berkomitmen memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) secepat mungkin agar masalah ini tidak berlarut-larut menjadi konflik yang lebih besar,” tambahnya menegaskan.
Suasana pertemuan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan kesepakatan damai, di mana rasa saling percaya antara rakyat dan wakil rakyat kembali terbangun kokoh. Massa aksi yang dipimpin para koordinator ini pun membubarkan diri secara tertib dan tenang, meninggalkan kompleks DPRD dengan harapan besar bahwa aspirasi yang telah disampaikan akan mendapatkan respons nyata dan tindak lanjut konkret.
Peristiwa ini semakin menegaskan citra DPRD Batang Hari sebagai lembaga yang responsif, akuntabel, dan dekat dengan rakyat—satu hal yang kontras tajam dengan sorotan kinerja yang sempat dialamatkan ke instansi pemerintahan lain. Kejadian ini juga menjadi contoh nyata bagi daerah lain, bagaimana penyampaian aspirasi bisa berjalan mulus dan berbuah manis jika dilakukan dengan cara yang benar, damai, serta didengar oleh pihak yang siap bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, berita acara pertemuan telah tersimpan rapi dan jadwal pembahasan lanjut sedang dipersiapkan. Awak media akan terus memantau perkembangan selanjutnya, terutama langkah konkret yang akan diambil DPRD bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan demi menyelesaikan persoalan krusial yang menjadi perhatian publik luas ini. (Ar)
