BATANG HARI – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait persoalan gaji pemerintah desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, hingga sekretariat desa beserta perangkatnya, Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan keterlambatan pembayaran hak-hak aparatur desa yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPKAD Kabupaten Batang Hari, Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batang Hari, Bagian Hukum Setda Batang Hari, Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua PPDI Kabupaten Batang Hari, serta Ketua PABPDSI Kabupaten Batang Hari.
Dalam forum tersebut, DPRD meminta penjelasan langsung dari organisasi perangkat daerah terkait mengenai kondisi anggaran daerah serta kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur desa.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari bersama anggota dewan menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat sehingga hak-hak kepala desa, perangkat desa, dan BPD harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Selain itu, perwakilan organisasi desa yang hadir juga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait kondisi di lapangan, termasuk dampak keterlambatan pembayaran terhadap pelayanan pemerintahan desa dan kebutuhan operasional sehari-hari.
Sebelumnya, persoalan keterlambatan gaji dan THR perangkat desa di Kabupaten Batang Hari sempat menjadi sorotan DPRD dan masyarakat. DPRD bahkan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pembayaran hak aparatur desa dapat direalisasikan secepatnya.
Melalui RDP lintas komisi ini, DPRD Kabupaten Batang Hari berharap adanya solusi yang jelas dan terukur sehingga persoalan gaji pemerintah desa tidak kembali terulang di masa mendatang serta pelayanan kepada masyarakat desa tetap berjalan optimal. (Ar/red)
