Muara Sabak – Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T. dan Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si., menerima kunjungan kerja (kunker) reses Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. A. Bakri beserta rombongan, bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati, Jumat (27/02/2026).
Kunjungan reses dalam rangka Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah. Turut hadir Ketua dan Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Timur Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T. menyampaikan apresiasi atas kehadiran H. A. Bakri bersama Balai Wilayah Sumatra serta perwakilan dari tiga kementerian, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.
Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah serta angka stunting yang masih relatif tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pesisir, meliputi infrastruktur jalan, drainase, penyediaan air bersih, serta sanitasi yang belum terintegrasi secara optimal.
Pemerintah Kabupaten berharap dukungan Anggota DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional tersebut bersama jajaran kementerian menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas daerah, terutama pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Sementara itu, H. A. Bakri dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari APBN bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia menyampaikan bahwa daerah memiliki potensi besar di sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur, terutama akses jalan antar kecamatan dan konektivitas menuju sentra produksi masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran transfer daerah menuntut sinergi dan optimalisasi dukungan dari pemerintah pusat melalui skema pendanaan APBN, termasuk program-program kementerian yang bersifat prioritas nasional.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
