TANJABBAR – Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani SE, mengaku terkejut dengan besaran anggaran proyek pintu air di Parit 10, Desa Tungkal I, yang mencapai Rp4 miliar. Ia juga menyebut hingga kini DPRD belum menerima laporan resmi terkait persoalan yang muncul di lapangan.
“Saya memang sudah dengar dan baca di media soal proyek pintu air itu. Tapi laporan resmi terkait permasalahan fisik di lapangan, sejauh ini belum ada yang masuk ke saya. Nanti akan saya cek lagi ke Komisi III,” kata Hamdani saat dikonfirmasi, Kamis (1/1/2026).
Hamdani menegaskan, sejak awal konsultan pengawas seharusnya aktif memastikan kualitas pekerjaan. Ia juga menyebut Dinas PUPR perlu lebih terbuka kepada media agar informasi yang berkembang di publik tidak simpang siur.
Lebih jauh, Hamdani menyatakan DPRD siap memfasilitasi pemanggilan pihak rekanan maupun Dinas PUPR jika ada laporan resmi yang masuk.
“Kalau memang ada indikasi persoalan di situ, kita siap undang rekanan dan Dinas PUPR untuk hearing di DPRD,” tegasnya.
Secara teknis, pengawasan proyek berada di bawah Komisi III DPRD. Meski demikian, Hamdani memastikan akan mengecek kembali apakah komisi terkait sudah turun langsung ke lokasi.
“Nanti saya cek, apakah Komisi III sudah melihat langsung ke lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, proyek pintu air bernilai miliaran rupiah ini dikabarkan tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi. Informasi tersebut dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjab Barat, Eko Suwelo.
“Masih proses pemeriksaan oleh BPK,” ungkap Eko saat dikonfirmasi, Selasa (30/12/2025).
Proyek ini juga sebelumnya menjadi sorotan media karena ditemukan dugaan retak pada turap penahan air. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan dibanding besarnya anggaran yang digelontorkan. Bahkan, proyek ini sudah menjadi perhatian sejak tahap tender.
(*/nik)
