NuansaJambi – Komisi I DPRD Provinsi Jambi menggelar kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (21/1), sebagai tindak lanjut audiensi bersama Asosiasi Tenaga Honorer Provinsi Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk mencari solusi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan persoalan tenaga honorer yang belum terdata.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, M. Chandra Muzaffar Al Ghifari, didampingi anggota Komisi I lainnya, yakni Zulkifli Linus, Burhanudin Mahir, M. Nasir, Pinto Jayanegara, Rucita Arfianisa, Ibnu Sina, serta tenaga ahli dan pendamping.
Menurut Chandra, konsultasi ini berfokus pada sejumlah isu utama, salah satunya adalah klarifikasi mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan tenaga Non-ASN, terutama yang belum terdaftar dalam database BKN.
“Kami ingin mengetahui kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang belum masuk database, serta masalah anggaran yang dihadapi oleh daerah, termasuk Provinsi Jambi,” ujar Chandra.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan tentang perbedaan mendasar antara PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu, terutama terkait hak-hak yang akan diterima oleh masing-masing kategori.
“Hal lain yang kami bahas adalah besaran gaji untuk PPPK Paruh Waktu. Kami berharap pemerintah pusat menetapkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar lebih memadai. Kami juga mendesak agar masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dapat segera diselesaikan,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Jambi diterima oleh perwakilan dari berbagai bidang di BKN, termasuk Aulia dari Humas, Zen dari Bidang PDPIK, Ramzit dari Bidang PPSS, Swandi dari Bidang PPSI, dan Titin dari Bidang KP.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Provinsi Jambi kepada BKN serta dokumen hasil audiensi dengan Asosiasi Honorer Provinsi Jambi. (Adv)
