Bali – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati kembali mengingatkan negara-negara di dunia akan ancaman nyata perubahan iklim.
Menurutnya, kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja sehingga mengancam keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di Bumi. Karenanya, Dwikorita mendorong seluruh negara untuk bisa berkolaborasi mengatasi permasalahan lingkungan.
“Perubahan iklim mengancam seluruh negara. Tidak peduli kondisi negaranya, baik negara maju, berkembang, dan negara kepulauan kecil semuanya mengalami bencana hidrometeorologi bahkan multi bencana hidrometeorologi,” kata Dwikorita dalam Lokakarya bertajuk ‘International Workshop on Climate Variabillty and Climate Services’, di Bali, baru-baru ini.
Dalam arahannya, Dwikorita menyoroti pentingnya keterkaitan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan layanan iklim. Output dari layanan ini sangat dibutuhkan bersandingan dengan assessment sains yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk meningkatkan pengetahuan, terutama untuk mengatasi masalah, isu-isu iklim, dan keadilan iklim.
Menurutnya, sains dan IPCC tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan dari layanan iklim berdasarkan pengamatan sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh institusi seperti BMKG yang saat ini berada di bawah naungan World Meteorological Organization (MWO). Setidaknya ada 193 negara dan negara bagian yang bekerja pada pengamatan sistematis, analisis, prediksi—dan saat ini bekerja pada layanan iklim.
Sehingga, output dari layanan ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi kajian yang dilakukan oleh IPCC untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, terutama untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu iklim dan keadilan iklim. Namun perlu diingat, meskipun terdapat informasi layanan di bawah WMO dan kajian sains dari IPCC semuanya memerlukan sebuah kebijakan agar dapat dieksekusi.
“Oleh karena itu, kita memang perlu memperkuat keterkaitan antara sains, kebijakan, layanan informasi, terutama dalam memahami dampak perubahan iklim dan variabilitas iklim serta dampaknya terhadap kehidupan manusia, yang juga berdampak pada keselamatan peradaban kita,” ujarnya.
BMKG sendiri, lanjut Dwikorita, telah mengambil peranan penting dalam mendorong layanan informasi iklim berdasarkan ilmu pengetahun dan kebijakan hukum untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.
Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali. Dicontohkan Dwikorita adalah fenomena El Nino dan La Nina yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Tidak jarang, dalam satu negara bisa mengalami bencana banjir namun disaat bersamaan juga mengalami kekeringan. Akibatnya kondisi ini membuat banyak orang menjadi hidup menderita.
Dalam laporan World Meteorogical Organization (WMO), ditegaskan bahwa laju perubahan iklim di dunia menganggu seluruh sektor kehidupan utamanya adalah perekonomian sebuah negara. Negara maju misalnya bisa mengalami 60% dari jumlah kejadian bencananya terkait cuaca namun umunya hanya 0,1% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Namun kondisi parah terpotret di negara berkembang yang terdampak 7% dari bencana global namun menyebabkan kerugian 5%-30% dari PDB. Sementara negara kepulauan kecil 20% dari bencana global menyebabkan kerugian hingga 5% dari PDB dan dibeberapa kasus bisa melebihi 100%.
“Kami melihat bahwa cuaca ekstrem, iklim, dan peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970-2021,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Dwikorita adalah masalah yang sangat serius dan menunjukkan ketidakadilan atau tidak adanya kepasitas yang sama di antar negara. Ketidakadilan iklim—menurutnya—dilihat dari di mana wilayah yang paling tidak berkembang akan menjadi wilayah yang paling menderita dari dampak perubahan iklim saat ini.
Atas dasar itu, melalui lokakarya internasional ini adalah satu upaya bagaimana menutup kesenjangan ketidakadilan iklim. Para peserta dapat memahami lebih jauh tentang variabilitas iklim, dampaknya, dan bagaimana memberdayakan badan meteorologi untuk memberikan layanan iklim yang lebih akurat, tepat waktu, dan bermakna.
“Hal ini tidak hanya mencakup mengenali tantangan tetapi juga mengidentifikasi potensi keuntungan dalam menghadapi variabilitas iklim dan memanfaatkan jasa layanan iklim dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Dwikorita.
Dwikorita berharap lokakarya ini dapat memberikan banyak manfaat, terutama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai topik-topik spesifik seperti ilmu dasar ENSO dan IOD, El Nino 2023, dan dampak kekeringan terhadap sektor dan *layanan* iklim sektoral.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Klimatologi, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan tujuan dari lokakarya internasional ini juga adalah untuk menguatkan kapasitas layanan yang mendukung adaptasi perubahan iklim, sehingga dampak negatif dan kerugian dari perubahan iklim, terutama yang sangat terasa dampaknya di negara miskin atau negara berkembang dan negara kepulauan, dapat dicegah dan dikurangi sehingga keadilan iklim dapat terwujud.
Workshop dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama membahas tentang fenomena El Nino Southern Oscillation, sesi kedua mengenai dampaknya terhadap kekeringan, sesi ketiga membahas dampak kekeringan terhadap beberapa sektor strategis/penting, dan sesi keempat menyoroti beberapa layanan iklim untuk sektor-sektor tersebut, namun dari sudut pandang pengguna.
Pemateri pada diskusi ini melibatkan pemateri dan pakar dari dalam negeri dan luar negeri. Pakar dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Prof.Fredolin Tangang, pakar dari Sriwijaya University Prof.Iskhaq Iskandar, pakar dari Japan Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) Dr. Takeshi Doi, CEO dari su-re.co Dr. Takeshi Takama, pakar dari Wageningen University and Research Dr. Samuel Jonson Sutanto, serta pakar-pakar yang menjadi perwakilan sektor-sektor yang terdampak oleh iklim dari Kementrian Pertanian, Dosen Universitas Udayana, Dinas Pertanian Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.(*)
