Nuansa Jambi -Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap 55 Warga Negara Asing(WNA) terkait kasus penipuan atau pemerasan melalui media elektronik.
“Ada tindak pidana penipuan jaringan telekomunikasi internasional yang diduga dilakukan oleh warga negara asing,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (5/4/2023).
Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima terkait adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan secara tertutup dan tidak melapor ke pihak setempat.
“Kami melaksanakan penyelidikan dan benar-benar di waktu kemarin hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10 kami melaksanakan pengecekan dan penindakan terhadap 3 lokasi penindakan,” ucapnya.
Lokasi penindakan atas laporan yang diterima yakni di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan Pasar Minggu serta Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dari terungkapnya kasus tersebut, diamankan sebanyak 55 warga negara asing (WNA) yang belum bisa dipastikan asalnya karena terkait dengan dokumen kewarganegaraan.
“Pelaku yang diamankan ada 55, ini masih kita dalami lebih lanjut. Kami masih akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi,” ungkapnya.
“Namun kami belum bisa memastikan karena para pelaku ini sampai sekarang belum kami dapatkan paspornya,” tulisnya.
Bersama dengan penangkapan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti di antaranya 51 unit iPad, 68 handphone, 7 unit laptop, 1 box headset, 1 printer, 3 keyboard, 4 modem, 2 token, 3 charger laptop, 1 ikat charger hp, 1 DVR, 2 kotak kotak kerja, 1 koper kertas catatan, 2 paspor, 1 ikatan kartu SIM, 12 dompet, 1 bundel kartu identitas, 1 flashdisk dan 1 bundel uang tunai.
Atas perbuatannya, polisi mengenakan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45a dan atau Pasal 32 juncto Pasal 48 dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Serta Pasal 119 ayat 1 dan atau Pasal 121 huruf b dan atau pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemanusiaan. (PMJNews)
