Kisruh Kepengurusan Karang Taruna Batanghari, Siapa Yang Sah?

Ketua KT Batanghari, Rahmad Mulyadi
Loading...

Nuansajambi.com – Kepengurusan Karang Taruna Batanghari saat ini memunculkan kisruh. Hal ini dikarenakan kepengurusan lama berontak terhadap adanya kepengurusan baru. Padahal, kepengurusan baru itu sendiri sudah di SK-kan oleh Bupati Batanghari.

Kisruh ini karena kepengurusan lama menilai, kepengurusan mereka belum habis. Ditambah lagi untuk yang baru tidak ada sama sekali melakukan pemilihan sesuai dengan aturan.

Ketua Karang Taruna Lama, Rahmad Mulyadi mengatakan, pihaknya ingin kepengurusan karang taruna itu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, yaitu Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Mari kita semua kaji hal itu, kalau tidak sesuai harus dibuat jadi memenuhi aturan.

“Pemkab dalam hal ini Dinsos Batanghari dan Bagian Hukum harusnya meminta saran kepada Dinsos Provinsi. Jadi jangan asal dalam mengambil keputusan dalam penetapan kengurusan baru,” katanya, Rabu (3/3/2021).

Ia mengatakan, pihaknya juga sebelumnya sudah menyurati Pemkab mengenai masalah ini. Hanya saja surat tersebut baru dibalas pada 23 Februari oleh Plh Bupati setelah SK kepengurusan baru diterbitkan dan ditanda tangani. Ditambah lagi jawaban tersebut hanya normatif dan sama sekali tidak mengerti dan memahami persoalan.

“Mungkin saja SK itu terbit karena Dinsos dan Bagian Hukum dipaksa melakukan hal tersebut oleh pihak tertentu,” ujarnya.

Sementara itu, Srimarti Puriana selaku Kabid Pemberdayaan Dinsos Batanghari tidak tahu menahu mengenai SK kepengurusan karang taruna tersebut. dirinya malah meminta untuk menanyakan langsung kepada Bagian Hukum.

“Tanya bagian hukum. Karena mereka yang mengeluarkan SK tersebut,” sebutnya singkat.

Pihak Dinsos Provinsi Yusuf juga menyebutkan tidak ada koordinasi sama sekali mengenai kisruh kepengurusan karang taruna Batanghari.

“Kami tidak ada laporannya dari Batanghari,” ujarnya.***

Loading...