Menolak di Suntik Vaksin Sinovac, Apakah di Pidana , Ini Penjelasan Kasi Penkum Kejati Jambi

Loading...

Nuansajambi.com — Banyak pertanyaan muncul setelah kedatangan Vaksin covid-19 di Indonesia. Dan puluhan ribu vaksin Sinovac juga telah hadir di Jambi beberapa waktu lalu.

Belasan ribu tenaga medis sudah di suntik vaksin pada tahap pertama yang di laksanakan pada 14 Januari 2021 lalu. Tidak hanya tenaga medis, petinggi Forkopinda provinsi Jambi turut di suntik pada vaksinasi.

Kini menuai berbagai macam opini di tengah masyarakat terkait vaksin ini, mulai dari opini halal atau tidak vaksin ini. Dan kabar beredar pun mencuat, terkiat warga yang tidak mau di suntik vaksin sinovac akan di pirdana atau tidak?

Kabarjambikito.com mencoba menelusuri hal ini, dengan bertanya langsung kepada Lexy Fatharany, Kasi Penkum Kejati Jambi, dan Nurulaini, Kepala laboratorium kesehatan provinsi Jambi.

Dalam dialog Jaksa menyapa dengan durasi selama 60 menit, yang di mulai dari pukul 15.00- 14.00 WIB.

Kepada jurnalis ini Nurulaini menuturkan, bahwa sejak 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo sudah di vaksin. Dan dilanjut seluruh Forkopimda Provinsi Jambi, Pemkot Jambi dan Pemkab Muarojambi.

” Yang sudah divaksin totalnya mencapai 12.000, dengan rincian tenaga kesehatan yang terbanyak.” Ungkapnya, Kamis (21/1/2021)

Lebih lanjut Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah dan Satgas Covid-19 belum menerima laporan adanya keluhan atau sakit dan kematian akibat di suntik vaksin bermerek Sinovac ini.

” Belum ada keluhan dan laporan pasca penyuntikan vaksin kemarin, vaksin bermerek sinovac yang kita guna ini sama dengan yang digunakan Bapak Presiden Jokowi.” Jelasnya.

Kemudian kata Lexy, tugas Jaksa adalah melakukan sosialisasi berupa himbauan menggunakan mobil keliling dari tanggal 10-13 Januari 2021 d wilayah kota Jambi.

“Kami telah sampaikan, vaksin ini aman, halal dan suci, yang juga sudah disampaikan oleh MUI bersama BPOM. Bagi masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi. Bahkan tadi disampaikan , belum ada gejala dari orang yang pertama di vaksin.” Terangnya.

Terkait adanya kabar beredar mengenai vaksin sinovac itu bisa membahayakan. Kabar tersebut adalah hoax. Sementara bagi yang menolak untuk di vaksin, kata Lexy, jika memperhatikan hukum di Indonesia, apabila ada orang yang menolak di vaksin memang bisa dipidana.

“Karena tujuan hukum sendiri membuat orang patuh, terkait pidananya ada pidana kurungan denda, sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular bagi siapa yang menghalangi penanggulangan wabah maksimal pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 1 juta rupiah.” Pungkasnya.***

Loading...