Kabid IKP Diskominfo Batanghari Sebut Anggaran Publikasi Media Terus Berlanjut Sampai Desember 2020

Loading...

NuansaJambi.Com, BATANGHARI-Media massa dengan beragam jenisnya, yang terdiri dari media online, cetak, dan elektronik seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Hal itu juga sesuai arahan Dewan Pers yang meminta pemerintah memberikan perhatian kepada media massa dan wartawannya, karena media dan wartawannya menjadi kelompok yang terdampak Covid-19.

Selain itu, wartawan juga merupakan profesi yang rentan terpapar Covid-19, dimana ditengah pandemi Covid-19, wartawan dari berbagai media massa masih tetap menjalankan tugas meliputnya diberbagai medan liputan.

Di Kabupaten Batanghari sendiri hingga saat ini jangankan untuk perhatian secara khusus terhadap awak media dari Pemkab Batanghari. Dana publikasi saja masih tersendat dari Dinas Kominfo Batanghari sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini tagihan society atau advertorial yang telah masuk ke Dinas Kominfo belum juga cair.

Menurut Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik (Kabid IKP) Diskominfo Kabupaten Batanghari Raden Sulaiman, Senin (3/9/2020) semua tagihan teman-teman wartawan akan dibayar setelah masuk pada APBD-P. Karena selama ini memang ada peminjaman dana untuk penanganan Covid-19.

“Tapi uang yang dipinjam sudah dikembalikan lagi oleh Bakeuda Batanghari untuk pembayaran advertorial/ society.” Ungkapnya.

Namun katanya, pembayaran akan dilakukan pada September 2020. Bagi teman-teman media lanjutnya, harap bersabar, dan dana publikasi untuk media tetap akan berlanjut sampai ahir 2020 ini.

” Pak Bupati juga mengingatkan kepada kami agar dana publikasi untuk media jangan digangu. Dan maunya saya anggaran publikasi ditambah lagi jumlah.” Sebut pejabat yang dekat dengan Bupati Syahirsah.

Sementara rekan-rekan minta agar Diskominfo Batanghari untuk tetap menjaga hubungan dengan media. Karena baiknya hubungan antara jurnalis dengan pemeritah bermuara dari Diskominfo sebagai corong publik.

Jurnalis juga berharap agar pada masa politik saat ini, agar pihak Diskominfo tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, dan jangan terlibat politik praktis yang nanti akan merusak pemerintahan itu sendiri.***

Loading...