22 Kampung KB Jadi Fokus Pemkab Batanghari Untuk Peningkatan Kedepannya

Loading...

NuansaJambi.Com, BATANGHARI – Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Batanghari, Tesar Arlin, SE. mengatakan, kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniature pelaksanaan total program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang dilingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementrian/lembaga, mitra kerja, stakholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kampung KB itu sendiri.

Adapun Kampung KB menciptakan masyarakat sehat, bahagia, sejahtera di dalam kependudukan keluarga berencana melibatkan di berbagai bidang ada penggarapan pengendalian penduduk, KB KR, pembangunan keluarga, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, dan penggarapan pembangunan lainnya.

Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Batanghari, di Batanghari ada 22 kampung KB yang ada di masing-masing kecamatan dan desa.

“Desa Danau Embat, Olak Rambahan, Napal Sisik, Penerokan, Tebing Tinggi, Desa Jangga, Desa Olak besar, Desa Sungai Baung, Sungai Lingkar, Desa Kuap, desa Mekar Sari, Sesa Rantau Gedang, Desa Patajen, desa Terusan, Kelurahan Terusan, Desa Pulau, desa Koto Boyo, desa Sekati Kecil, Desa Rantau Kapas Tuo, desa Bungku, dan Desa Ladang Peris”. Katanya, Selesa (4/8/2020).

Program kampung KB ini sendiri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa atau di kampung KB itu sendiri, contohnya seperti ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

“Cara untuk meningkatkan kampung KB itu sendiri salah satunya kita akan memberikan penyuluhan program, baik itu pertanian, perekonomian, prondagkop, kami akan bersinergi antara OPD/SKPD yang ada di Batanghari.” Ujarnya.

Untuk meningkatkan taraf hidup, ada yang namanya OPD teknis kedepannya akan tingkatkan.

Katanya, faktor kurangnya pendekatan kalau untuk saat ini adalah adanya pandemi covid-19, tetapi pihaknya akan tetap melakukan balai penyuluhan untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya untuk kampung KB.

“Untuk petugas, kita ada delapan petugas balai penyuluhan BLKB dan BKB salah satunya untuk menginformasikan di masing-masing kampung KB.” Sebutnya.

Syarat untuk menjadi kampung KB diantanya, di daerah atau di desanya harus banyak masyarakat miskinnya, di daerah DAS artinya di daerah tersebut daerah aliran sungai.

Untuk saat ini, Pemkab Batanghari masih berfokus kepada 22 kampung KB, kita akan usahakan ada peningkatan kedepannya, kalaupun ada penambahan Kampung KB nantinya akan kita SK kan dari Bupati langsung.

” Harapan kami selaku pemerintah kepada kampung KB bukan semata-mata hanya program dua anak saja cukup, tetapi kampung KB adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di kampung KB, kampung KB ini bukan saja menjadi simbol ataupun aicon. Tetapi kampung KB ini harus bisa terwujud dan bersinergi kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Batanghari.” Pungkasnya.

Loading...