Kepsek Yang Dilantik Diduga Bermasalah, Komisi I DPRD Batanghari Hearing Bersama BKSDM

Komisi I DPRD Batanghari Hearing Bersama BKSDM
Loading...

Nuansajambi.com, BATANGHARI – Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKPSDMD Batanghari terkait mutu Pendidikan di Batanghari dalam masa pandemi covid19 / news normal.

Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Adieson mengatakan, hearing ini menindaklanjuti laporan dari masyakarat tentang sejumlah Kepada Sekolah (Kepsek ) yang dilantik beberapa waktu yang lalu banyak bermasalah.

” Kita menindaklanjuti adanya laporan telah menerima informasi bahwa dari 241 kepala sekolah yang telah dilantik pada tanggal 31 Juli 2019 kemarin yang diperkirakan ada 50 orang tidak mempunyai NUKS (Nomor Unit Kepala Sekolah) , sedangkan NUKS ini adalah salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2018.” Ungkapnya saat dikonfirmasi Nuansajambi.com.

Katanya, menindaklanjuti dari permasalahan ini, pihaknya meminta kejelasan dari BKPSDMD dan PdK Batanghari selaku pejabat teknisnya.

Dan berdasarkan dari kejelasan dari dinas terkait sebut kader PKS itu, memang benar ada 50 orang yang telah dilantik pada 31 Juli 2019 yang tidak mempunyai NUKS , dan pertanyakan kenapa masih dilantik dan sudah keluar SK-nya.

” Alasan pihak BKSDM, katanya dikarenakan adanya Surat Edaran yang mengatakan ada Kelonggaran di masa pandemi covid-19 ini dan mempunyai masa 2 tahun di beri kelonggaran bila menjadi kepala sekolah tidak menggunakan NUKS.” Ujarnya.

Ia menambahkan, dari 241 Kepala Sekolah tingkat Sekolah yang telah dilantik hahya ada 10 orang yang kira-kira tidak memiliki NUKS. Dari 10 orang ini, 6 orang kepala sekolah yang bermasalah.

Menurut Ombudsman yang permasalahannya adalah kelebihan umur yang telah dilantik menjadi Kepala Sekolah harus berusia tidak bisa lebih dari 56 tahun.

” Menurut pihak BKSDM dari 6 orang ini setelah diperiksa oleh Ombudsman hanya kedapatan 1 orang dari 5 orang ini masih bisa menjadi Kepala Sekolah karena mereka diangkat memasuki dua periode jadi Kepsek.” Katanya.

Lebih lanjut Adieson menegaskan, satu orang Kepsek yang bermasalah pihaknya minta Bupati Batanghari untuk menindaklanjuti.

” Kami meminta kepada BKPSDMD dan PdK untuk melaporkan ke bupati untuk mengganti/ mengkoordinasikan supaya Kepala sekolah yang diangkat tidak legal itu atau tidak sah secara aturan. Karena ini akan jadi masalah saat berimplikasi kepada penandatanganan Ijazah anak nantinya.” Tegasnya.

Ia menerangkan, ini pernah terjadi pada tahun lalu, ada 664 ijazah yang belum di tandatangani tahun-tahun sebelumnya.

Pihaknya juga meminta pendataan dari dinas pendidikan, khususnya Kadis PdK, harus benar-benar di data mana guru-guru yang bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah.

Jika Kepsek yang belum memenuhi persyaratan , Kepsek harus ikut pelatihan pendidikan untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah ini, dan ada juga Diktat Cakep (Calon Kepala Sekolah).

” Sampikan kepada dewan supaya bisa dianggarkan untuk pelatihan mereka agar kualitas kepala sekolah benar-benar legal formal.” Pungkasnya.

(Syahreddy)

Loading...