Tekait Pengelolaan Aspal, Anggota DPRD Tanjabbar Sebut Keteledoran

Anggota DPRD Tanjabbar, Drs H Mukri
Loading...

NuansaJambi.Com, TANJABBAR – Permasalahan pengolahan aspal yang berada di tengah-tengah pemukiman warga dan gedung sekolah terus meruncing hingga membuat anggota DPRD Tanjabbar, Drs H.Mukri angkat bicara .

Anggota Dewan dari Politis PPP ini menyayangkan atas kinerja pihak berwenang. Karena ini keteledoran pihak berwenang yang dinilai kurang jeli dan tegas terkait keberadaan pengelolaan aspal di tengah pemukiman warga dan gedung sekolah yang berdampak pada pencemaran udara.

“Apapun kegiatan yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar berupa pencemaran, gangguan kesehatan tidak dibenarkan. Apalagi itu di pemukiman warga. Baik itu dari sisi aturan, undang undang pengelolaan lingkungan hidup. Paling tidak ada kajian lingkungan. Kalau diizinkan berarti tidak berdampak, kalau tidak diizinkan berarti berdampak,” kata Mukri.

Ia juga menyebutkan, terutama berdampak pada kesehatan, terlebih di lingkungan sekolah PAUD yang siswanya anak usia dini akan rentan terhadap kesehatan..

Sejatinya terhadap pengelolaan aspal yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan sekolah PAUD terlebih dahulu ada kajian dampak lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi teknis dalam hal ini BLHD.

“Jika secara teknis dari dampak lingkungan tidak layak maka harus dipindahkan,” tegas politisi PPP ini.

Senada ini juga katakan, ketua LSM Laskar pengawal Negeri (LAPEN) Erwinsyah, yang mengkritik pedas terhadap kinerja pihak bewenang yang memberikan kelonggaran kepada kontraktor.

” Aneh kontraktor sudah mengaku salah tapi kok masih diberi kesempatan, ada apa ini, waktu satu minggu itu bukan waktu yang singkat bisa menjelang satu minggu proyek sudah keburuan selesai tindakan macam apa ini.” Pungkasnya.

Ia mengatakan, jika mau tegakkan aturan itu jangan pandang bulu. Sudah jelas-jelas salah masih juga diberi toleransi.

Seharusnya diberikan sangsi bukan diberikan toleransi, pihak terkait dinilai lemah masih tebang pilih dalam melakukan tindakan, tidak tegas sudah tau salah masih juga diberi kesempatan.

“Harus tegas dalam penegakkan hukum, tidak boleh tebang pilih.” Katanya.

(Deny)

Loading...