Megawati ‘Turun Gunung’ soal Persiapan Caleg PDIP

Megawati Soekarnoputri. (Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Nuansajambi.com — Persiapan PDI Perjuangan menjelang tenggat waktu pendaftaran calon legislatif kian serius. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri turut memberikan penilaian dalam daftar caleg yang ada.

Megawati tiba sendirian di kantor DPP PDIP pada sore ini. Kehadirannya diterima oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan langsung menuju ruang rapat tanpa menjawab pertanyaan awak media. Diamnya Megawati berlanjut ketika ia meninggalkan kantor DPP PDIP.

Hasto menjelaskan bahwa kehadiran Megawati khusus untuk membahas peserta caleg dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.


“Sore hari ini Ibu Megawati Soekarnoputri memimpin langsung untuk review akhir terhadap seluruh daftar calon sementara anggota legislatif di tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan juga DPR RI,” tutur Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/7).

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah keterwakilan. Menurut Hasto, hampir semua masalah caleg sudah selesai. Hanya saja masih ada satu kekurangan, yakni keterwakilan caleg perempuan.

“Hasilnya dari aspek representasi perempuan di banyak daerah kecuali di Papua, Papua Barat, kita masih sedikit kekurangan,” imbuhnya.

Kendati demikian, Hasto yakin masalah tersebut bisa diselesaikan dengan waktu yang tersedia sebelum masa tenggat pendaftaran caleg berakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka masa pendaftaran caleg untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPR RI sejak 4 Juli kemarin. Masa pendaftaran bakal berakhir pada 17 Juli nanti.

Terkait caleg ini, Hasto menambahkan, partainya punya sejumlah kejutan. Ia membantah kejutan itu berkaitan dengan keberadaan artis yang akan maju menjadi caleg.

Namun Hasto mengakui ada beberapa kader PDIP yang berlatar belakang artis seperti Rieke Diah Pitaloka, Rano Karno, dan Nico Siahaan.

Etika Menteri Nyaleg Bersifat Subjektif

Di sisi lain, PDIP juga punya pandangan terkait dengan pencalegan, terutama dari kalangan menteri Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang juga politikus PDIP.

PDIP menilai persoalan etika dalam isu menteri yang hendak menjadi caleg bersifat sangat subjektif. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan penilaian etis atau tidak bergantung pada pribadi yang menilai.

“Saya rasa ini masing-masing ya,” ujar Eriko di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/7).

Eriko melanjutkan bahwa keinginan menteri yang ingin maju ke ranah legislatif tidak terganjal aturan apa pun. Tak lupa ia menyebut tak ada aturan yang mengharuskan mereka mundur dari jabatannya.

“Dari Bapak Presiden sendiri tidak mengatakan bahwa harus ada mundur, nah itu yang kita lihat,” ucapnya menambahkan.

Eriko melanjutkan bahwa tak perlu ada prasangka negatif terkait menteri yang berkeinginan maju sebagai caleg. Ia menekankan partainya bakal mengikuti aturan apa pun yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk aturan baru mengenai larangan napi koruptor menjadi caleg.

Pandangan Eriko ini berbeda dengan pendapat Kerua DPR RI Bambang Soesatyo. Bambang menilai seorang menteri sebaiknya menanggalkan jabatannya terlebih dahulu ketika hendak maju sebagai caleg.

Ia mengaku tak ada larangan yang menuntut hal tersebut. Tapi Bambang merasa ada moralitas yang dipertaruhkan.

“Yang mau nyaleg walaupun presiden memberikan lampu hijau dan cuti, berbenturan pada moralitas para menteri,” kata Bambang pada Rabu (11/7) lalu.

Sebelumnya Puan mengaku tengah mempertimbangkan maju caleg dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengaku masih mempertimbangkan dan menunggu persetujuan Jokowi maupun Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

Jokowi telah menyatakan tak melarang menterinya menjadi caleg tahun depan. Menurutnya, mendaftar sebagai caleg merupakan salah satu tugas yang diberikan partai kepada kader yang kebetulan saat ini menjadi menteri.

(cnnindonesia.com)