Giliran Ayah Zumi Zola, Zulkifli Nurdin yang Diperiksa KPK

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 26 April 2018. Zumi diduga terlibat dalam kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2014-2017. ANTARA/Aprillio Akbar

Nuansajambi.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Zulkifli Nurdin, ayah dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Dia diperiksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi tahun 2014-2017.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kepala bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Zulkifli Nurdin sebagai saksi untuk Zumi Zola dan Arfan dalam kasus gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018. Zulkifli sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jambi selama dua periode pada 1999-2005 dan 2005-2010.

Sebelumnya KPK berturut-turut memeriksa istri Zumi, Sherin Taria pada Selasa, 22 Mei 2018. Berikutnya, lembaga antirasuah itu memeriksa ibu dari Zumi, Hermina Djohar pada Rabu, 23 Mei 2018. Kemudian, adik Zumi, Zumi Laza pada Kamis, 24 Mei 2018. Ketiganya memilih bungkam saat ditanya wartawan seusai menjalani pemeriksaan.

Menurut keterangan KPK, mereka diperiksa terkait kepemilikan aset-aset tersangka dan dugaan penerimaan gratifikasi, termasuk temuan uang di villa saat penggeledahan.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi dan villa milik keluarga Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam penggeledahan itu, tim KPK menemukan uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS.

KPK menduga gratifikasi yang diterima Zumi dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Selain itu, Zumi baik bersama Arfan maupun sendiri, diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp 6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus Zumi Zola ini adalah pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017. Ketika itu, KPK menangkap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda. Ketiga tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

Total uang yang disita dalam OTT itu adalah Rp 4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”. Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

(tempo.co)